Tahun (Tantangan) Baru
Oleh : Aldwin Surya
Tahun baru selalunya memberi harapan baru. Namun, bersamaan dengan harapan baru terselip juga sejumlah tantangan. Berapa besar harapan dan tantangan memang belum dapat dihitung. Tapi mengingat beragam masalah yang dihadapi Indonesia, di atas kertas keduanya dapat diperkirakan. Saat tulisan ini diketik, beragam masalah diperkirakan masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pada sektor ekonomi, tantangan utama tercermin dari utang pemerintah yang sudah mencapai Rp 1.602 triliun. Bilangan ini merupakan akumulasi dari utang yang menjadi beban sejak masa orde baru hingga kini. Ketergantungan pada pinjaman luar negeri semakin nyata pada masa reformasi, sehingga perlu waktu lama untuk melunasinya agar mampu mandiri dari pinjaman luar negeri.
Keinginan melunasi utang luar negeri agaknya semakin memerlukan proses dan waktu panjang. Keadaan ini antara lain dipicu oleh krisis ekonomi global yang memberi pengaruh besar pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Secara nyata penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih relatif lambat, sehingga bilangan utang luar negeri cenderung semakin besar. Apalagi jika dikaitkan dengan beragam bencana yang menimpa kawasan Indonesia seperti bencana alam, banjir, gempa bumi dan longsor yang merusak banyak infrastruktur. Sebagian besar dana restrukturisasi infrastruktur itu diperoleh dari pinjaman luar negeri. Lihat pada pembangunan infrastruktur akibat tsunami 26 Desember 2004. Setelah lima tahun berlalu, masih banyak warga di kawasan provinsi Aceh yang bermukim di dalam barak-barak penampungan, tenda-tenda yang kondisinya masuk kategori darurat atau pada ”rumah-rumah” yang cenderung tidak layak huni karena dibangun secara darurat. Keadaan darurat itu semakin kentara sebab tidak memiliki sumber air bersih, drainase dan tempat sampah. Meski pernah dan sering dijanjikan akan memperoleh rumah sederhana sehat, para korban tsunami sudah lima tahun (26 Desember 2004-26 Desember 2009) belum juga mendapatkan rumah yang dijanjikan.
Padahal setiap tanggal 26 Desember saat banyak warga mengenang peristiwa tsunami, harapan kembali mencuat pada pemimpin nasional dan para menteri kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang melakukan ke lokasi terjadinya tsunami. Tapi harapan itu kembali meredup karena mereka hanya berkunjung ke lokasi yang sudah pulih pembangunan infrastrukturnya. Mungkin karena aturan protokoler, kunjungan ke lokasi barak dan tenda penampungan korban tsunami tidak terlaksana. Akibatnya, pemimpin nasional dan menteri kabinet terkait tidak mengetahui secara konkret masih ada korban tsunami yang bermukim di barak-barak dan tenda penampungan. Keadaan relatif sama terjadi di kawasan Indonesia lainnya yang mengalami gempa bumi, tanah longsor atau banjir. Padahal, seperti pepatah China ”melihat sekali lebih baik daripada mendengar seribu kali”. Jika sudah melihat secara nyata akan lebih baik diikuti dengan pepatah Amerika ”do something”
Tantangan lain menjelang tahun baru 2010 adalah upaya berbagai pihak untuk melakukan pemekaran daerah. Keinginan ini semakin menguat sejalan dengan himbauan pemerintah agar usulan pemekaran daerah dilakukan selepas Pemilu 2009. Persoalan penting dari setiap usulan pemekaran daerah (kota/kabupaten dan provinsi) adalah bujet yang besar untuk merealisasikannya. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kriteria ketat sebelum menerima dan meluluskan usulan pemekaran daerah antara lain dari sisi prospek daerah itu untuk berkembang. Kriteria ketat ini diterapkan berdasarkan pengalaman berapa kasus kota/kabupaten yang dimekarkan terbukti tidak memiliki perolehan pendapatan asli daerah (PAD) memadai. Padahal salah satu ukuran kemandirian pasca pemekaran daerah adalah perolehan PAD memadai yang akan digunakan bagi pembangunan infrastruktur daerah tersebut. Keadaan ini tentu saja menjadi beban berat bagi kota/kabupaten induk yang harus memikirkan dan memasok sebagian APBD untuk kota/kabupaten yang dimekarkan. Jadi, ada dua makna penting yang mestinya muncul dari pemekaran daerah, pertama, meningkatnya PAD untuk pembangunan infrastruktur dan kedua, meningkatnya pelayanan publik kepada warga kota/kabupaten yang dimekarkan.
Tantangan yang masih seputar dana adalah pelaksanaan Pilkada 2010 yang nyaris berlangsung serentak di sejumlah kota/kabupaten di Indonesia. Pilkada 2010 pada provinsi, kota/kabupaten dipastikan akan menyedot dana besar. Itu sebabnya pelaksanaan Pilkada yang merupakan simbol keberhasilan demokrasi di Indonesia, diharapkan berjalan satu putaran saja agar dapat menghemat biaya, tenaga, waktu dan pikiran.
Begitu pentingnya Pilkada boleh dilihat dari berbagai upaya individu dan kelompok. Meski belum waktunya, momentum akhir tahun 2009 sudah dimanfaatkan untuk memperkenalkan diri, dari bakal calon yang terselubung dan malu-malu hingga yang terus terang menyatakan diri maju ke Pilkada di provinsi dan kota/kabupaten masing-masing. Lihat berbagai spanduk, baliho sudah dipasang di jalan raya seraya mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, hari Natal dan Tahun Baru 2010. Manakala iklan bakal calon gubernur, walikota dan bupati di media elektronik semakin gencar ditayangkan.
Semua tantangan itu akan semakin kompleks bila dikaitkan dengan perilaku dari aparat pemerintah dan masyarakat yang mestinya memberi dukungan kepada penerapan pemerintah yang bersih. Inti dari tantangan itu tercermin dari respon untuk mewujudkan semangat anti korupsi, menerapkan keadilan, peraturan dan sikap tidak memihak kepada orang dan kelompok tertentu dalam semua sendi kehidupan.
Pengalaman sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang berhasil menjadi negara industri baru menunjukkan respon yang disebutkan di atas menjadi bagian dari keunggulan negaranya. Keunggulan inilah yang kemudian dijual kepada para investor, pelancong atau warganya sendiri. Kemudahan, kewajaran dan kecepatan pelayanan membuat keunggulan itu menjadi berhasil memasukkan dana bagi negara melalui penanaman modal dari investor local dan asing.
Belajar dari pengalaman negara-negara maju itulah, di Indonesia penerapan birokrasi idealnya tidak dijadikan alasan untuk menciptakan sistem tersendiri, unik dan hanya menguntungkan pihak yang memegang kuasa di unit kerja pada instansi tertentu. Manakala warga yang berkepentingan dipaksa untuk mengikuti sistem yang cenderung tidak lazim, membingungkan dan lambat. Pengalaman ini tentu saja menjengkelkan sampai kemudian muncul ”orang dalam” yang responsif membantu asalkan ada ”pengertian” dari warga. Pengertian ”orang dalam” di luar dan ”orang luar” di dalam pada unit kerja di instansi tertentu ini, sejatinya bertentangan dengan keinginan pemerintah (pusat/provinsi/kota/kabupaten) untuk memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat. Di banyak unit kerja yang memberikan pelayanan publik, himbauan agar tidak berurusan dengan para calo baik berasal dari orang dalam di luar maupun orang luar di dalam masih patut dievaluasi karena harus disingkirkan.
Tahun baru 2010 dinanti rakyat Indonesia yang memiliki banyak harapan baru. Namun, harapan baru itu patut diwujudkan dengan kominten tinggi dari pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi beragam tantangan.
Penulis adalah pemerhati perkotaan dan Rektor Universitas Dian Nusantara
Tulisan Lainnya :
|