Duet Serasi Negeri Lohjinawi
Oleh : Aldwin Surya
Akhir April 2009 menjadi momen penting bagi partai politik untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden (capres dan cawapres). Di minggu keempat April 2009, sejumlah partai melakukan rapat pimpinan nasional (rapimnas). Di antara agenda penting adalah penetapan capres dan cawapres. Pasca pemilihan legislatif 9 April 2009 dan perhitungan cepat oleh beberapa lembaga survei, partai Demokrat menjadi satu-satunya partai yang total suara pemilih mencapai angka 20%, sehingga sesuai dengan ketentuan berlaku layak mengusung capres.
Manakala beberapa partai harus berkoalisi agar memenuhi ketentuan bilangan 20%. Komunikasi partai untuk berkoalisi bahkan sudah berlangsung intensif sejak minggu ketiga April 2009. Bagi partai Demokrat, negoisasi lebih fokus kepada penetapan cawapres dari sejumlah kader yang dimiliki partai koalisinya. Sinyal 5 kriteria cawapres bahkan sudah diluncurkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ditetapkan oleh partai Demokrat sebagai capres pada pemilihan presiden mendatang. Di lain pihak beberapa partai politik lebih suka mengusung capres dan cawapres sendiri.
Hasil pemilu legislatif menjadi momen penting dalam pilpres di Indonesia. Pilpres diduga akan diikuti oleh 3 pasang capres dan cawapres. Partai Demokrat diduga akan didukung oleh beberapa partai lain dengan persentase total suara sekitar 40%. Sisa suara sebanyak 60% diperkirakan akan dibagi kepada 2 pasang capres dan cawapres dari partai berkoalisi lainnya. Pilpres 2009 juga menjadi momen penting bagi sejumlah tokoh nasional, sebelum akhirnya akan memberikan jalan bagi tokoh nasional yang lebih muda dan adaptif dengan situasi terkini dan masa depan.
Pilpres 2009 menjadi penting jika dikaitkan dengan baragam masalah yang mengikutinya seperti daftar pemilih tetap, perhitungan suara, bilangan pemilih golput dan alokasi biaya yang besar. Namun terlepas dari beragam masalah internal pada pelaksanaannya, pemilu legistaltif menjadi acuan bagi pilpres 2009. Apalagi jika dikaitkan dengan keadaan Indonesia secara makro, maka kepentingan bangsa dan negara idealnya menjadi skala prioritas.
Duet serasi
Bagi rakyat, duet serasi yang akan menjadi pemimpin nasional untuk membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih baik, justru semakin mendesak dan patut diwujudkan. Pasalnya, posisi sebagai presiden dan wakil presiden diincar banyak orang, sehingga mencari calon yang paling tepat melalui mekanisme yang berlaku tidaklah mudah. Banyak partai mengusulkan kadernya sebagai orang yang tepat menjadi presiden Indonesia. Opini publik pun dikemas secara sistematik melalui media cetak dan elektronik agar rakyat memutuskan memilih calon dimaksud pada pilpres 2009.
Namun, belajar dari hasil pemilu legislatif 9 April 2009, upaya seperti itu boleh jadi tidak efektif di mata rakyat. Artinya, rakyat cenderung menggunakan nuraninya. Keadaan inilah yang membuat himbauan, bujukan bahkan desakan agar memilih kader partai tertentu tidak memberikan hasil optimal. Rakyat sebagai pelaku demokrasi semakin cerdas memosisikan diri untuk memilih calon legislatif dan mempercayakan adanya perubahan dari anggota dewan. Hikmah di balik keadaan ini patut dijadikan pertimbangan oleh partai, capres dan cawapres pada pilres 2009.
Bagi rakyat, duet serasi yang mampu membawa Indonesia sebagai negeri lohjinawi (subur makmur, aman damai) bukanlah sekedar jargon politik, sehingga negeri lohjinawi hanya sebatas mimpi saja. Itu sebabnya, duet serasi sebagai presiden dan wakil presiden, idealnya mampu mewujudkan Indonesia sebagai negeri lohjinawi. Sebagai negara berdaulat, kekayaan Indonesia yang mengandung sumber energi, sumber mineral dan sumber daya manusia, tidak perlu diragukan lagi. Namun, kekayaan dalam bentuk sumber energi dan sumber mineral itu agaknya belum mampu dieksplorasi, diolah dan dipasarkan dalam bentuk produk (barang/jasa) secara proporsional dan profesional untuk mengisi pundi-pundi devisa negara.
Dari sisi sumber daya manusia, populasi kaum profesional yang mengisi pasar tenaga kerja juga masih terbatas. Penyediaan infrastruktur teknologi yang terbatas, menjadi salah satu alasan kaum profesional tidak dapat bekerja secara optimal. Sebagian dari kaum profesional malah memilih bekerja di manca negara. Di berbagai negara, kaum profesional ini tidak hanya mampu berkarya, tapi juga menerima imbalan sangat memadai.
Keadaan seperti ini memang dilematik. Kaum profesional dan semi profesional sepertinya terjebak di posisi yang tidak menguntungkan. Pertama, memilih bekerja di manca negara atau bekerja di perusahaan asing di Indonesia dengan imbalan sangat memadai. Kedua, dengan pertimbangan semangat nasionalis lebih memilih bekerja di dalam negeri, meski imbalannya relatif kecil. Inilah persoalan penting ketenagakerjaan yang memicu rendahnya inovasi dari kalangan profesional dan semi profesional. Akibatnya, bangsa Indonesia cenderung menjadi bangsa pengguna (user people), bukan bangsa pencipta (innovator people).
Pendidikan dan ketenagakerjaan merupakan dua hal yang memerlukan perhatian serius dari duet kepemimpinan nasional pasca pilpres 2009. Hal lain yang lebih serius adalah pemulihan dan peningkatan kinerja bidang ekonomi Indonesia. Selama tahun 2004-2006, arah pembangunan jangka menengah Indonesia diidentifikasi kepada tiga hal yaitu memelihara stabilitas ekonomi (misalnya penerimaan pajak), mendorong pemulihan sektor riel (iklim investasi yang kondusif, menyediakan saranaadan prasarana), dan melanjutkan reformasi kelembagaan (hukum, harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah serta regulasi bidang ketenagakerjaan). Ketiga arah pembangunan jangka menengah itu, masih memerlukan polesan lebih lanjut melalui kinerja para menteri kabinet sebagai pembantu presiden/wakil presiden.
Duet serasi kepemimpinan nasional pasca pilres 2009, dipengaruhi juga oleh penetapan anggota kabinet yang akan memimpin sejumlah departemen. Meski saat ini platform kabinet belum disusun, namun kesiapan presiden dan wakil presiden terpilih menentukan para menteri menjadi harapan publik dan patut disimak dengan seksama. Itu sebabnya, komposisi dan kriteria para menteri menjadi penting untuk mewujudkan kinerja pemerintah dalam menghadapi beragam situasi pasti dan tidak pasti. Komposisi menteri idealnya tidak mengacu kepada komitmen politik yang mengesankan pada ”bagi-bagi jatah” sebagai kompensasi kepada partai politik yang telah memberikan dukungan kepada duet kepemimpinan nasional yang menjadi pemenangnya.
Selain komposisi menteri kabinet, kriteria yang disyaratkan patut dirumuskan secara seksama. Di era global yang berorientasi kepada kemampuan, keahlian dan pengalaman, maka kriteria menteri dan pejabat negara setingkat menteri idealnya terukur melalui fit and proper test, bersifat tidak memihak dan mau bekerja optimal untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasalnya, dukungan dari para menteri dan pejabat negara setingkat meneteri inilah yang ikut menentukan kinerja pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pilpres 2009 masih belum terlaksana bahkan keputusan partai mengusung capres dan cawapres masih mungkin mengalami perubahan. Namun, keinginan rakyat agar bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih baik sudah diletakkan di hadapan presiden dan wakil presiden berikutnya. Siapa pun duet serasi yang akan memimpin Indonesia, rakyat berharap keduanya mampu membawa Indonesia sebagai negeri lohjinawi dalam arti sebenarnya, senyatanya dan secepatnya.
Penulis adalah pemerhati perkotaan dan Rektor Universitas Dian Nusantara
Tulisan Lainnya :
|